Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan Konferensi Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) 2018. KNEMA digelar untuk memberikan solusi bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

 

KNEMA 2018 menyelenggarakan dua kegiatan pokok yakni workshop dan Seminar Nasional dengan tema ‘Penguatan Kelembagaan Bisnis: Peran Manajemen dan Akuntansi untuk Mencapai Ekonomi Berkeadilan.’ Dekan FEB UMJ, Dr Andry Priharta, SE MM, mengatakan Workshop Metodologi Penelitian Eksperimen dan Religionis, digelar hari ini, Jumat (23/2/2018) di Aula FEB, UMJ, Cireundeu, Tangerang Selatan, Banten.

 

Workshop menghadirkan trainer dari Perguruan Tinggi ternama, Yakni Prof Iwan Triyuwono, PhD dari Universitas Brawijaya, Hilda Rossieta, CA MComm PhD dari Universitas lndonesia, Dr. Ahim Abdurahim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. M Nur Birton dari Universitas Muhammadiyah (UMJ), dan Dr. Dini Rosdini dari Universitas Padjajaran. “Kegiatan yang diperuntukkan bagi akademisi dan pelaku usaha ini juga melaksanakan Call for Papers dengan subtema yang relevan dengan ekonomi, manajemen, dan akuntansi,” kata Andry dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Februari 2018. 

 

Sementara, Seminar akan digelar esok hari dengan menghadirkan pembicara utama Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Muliaman D. Hadad PhD., yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017. Seminar juga menghadirkan pembicara lainnya, diantaranya Prof Dr Nunuy Nur Afiah SE, MSi, Ak. CA selaku Ketua lAl Kompartemen Akuntan Pendidik. Serta Prof Dr Irwan Prayitno SPsi MSc, Guru Besar FEB UMJ dan Gubernur Sumatera Barat.

 

Andry mengatakan KNEMA digelar atas berbagai pemikiran, antara lain terkait pemerintah Indonesia yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada APBN 2018 atau lebih tinggi dari realisasi Tahun 2017 sebesar 5.1 persen. “Target pertumbuhan yang tinggi akan percuma jika tidak diiringi dengan pemerataan sehingga akan menimbulkan ketimpangan,” katanya.

 

Andry mengutip Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, yang menilai idealnya setiap tahun bisa menyerap 500.000 tenaga kerja baru. Angka tersebut masih jauh dari kenyataan yang saat ini baru bisa menyerap 200.000-300.000 tenaga kerja. “Inilah yang menjadi kendala untuk menurunkan angka kemiskinan di tanah air, ujarnya.

 

Solusi lain adalah dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bisa terwujud.

 

 

 

 

Reporter: Muflih Murtadla

Pj Editor: Wadek III, Sulhendri SE., MSi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *